WANBANTEN.ID, NABIRE – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Togap Simangunsong menekankan pentingnya sinergisitas berbagai pihak di Provinsi Papua Tengah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ini terutama dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di daerah tersebut.
Ia mengingatkan berbagai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Hal ini seperti politik uang, gangguan keamanan, ujaran kebencian dan hoaks, netralitas aparatur sipil negara (ASN), konflik antar-pendukung pasangan calon, serta sengketa hasil Pilkada.
“Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dan stakeholder terkait,” ujar Togap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Jumat (2/8/2024).
Togap mengungkapkan perlunya mengantisipasi masalah hukum yang berpotensi muncul pasca-Pilkada. Berkaca dari Pilkada sebelumnya, gelaran tersebut kerap diwarnai gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tentu ini menjadi warning atau peringatan kepada kita, khususnya bagi penyelenggara Pemilu di kabupaten, kota, provinsi, [termasuk] TNI dan Polri,” tegasnya.
Dirinya menyebutkan bahwa terdapat empat indikator Pilkada Serentak 2024 dinilai berhasil. Hal itu di antaranya berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar. “Jadi kalau kita belajar daripada pengalaman kemarin Pilpres dan Pileg kemarin, ini empat kriteria ini terpenuhi semua,” jelasnya.
Di lain sisi, Togap mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Tengah yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan dalam menyukseskan Pilkada 2024. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, Togap mengatakan, persiapan teknis terutama terkait pembiayaan telah selesai atau mencapai tahap akhir. Pembiayaan tersebut berupa dana hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, serta pihak keamanan TNI dan Polri.
“Jadi kalau sudah tuntas [pembiayaannya], apa pun bisa dikerjakan dengan baik,” ujar Togap.
Adapun Rakor tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Komandan Resor Militer 173/PVB, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Liaison Officer (LO) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah, dan Liaison Officer (LO) Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Papua Tengah.
Kemudian hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah, para Bupati dan Pj. Bupati beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Papua Tengah, serta Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten se-Papua Tengah. Selain itu, hadir pula tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya.(Ayu)
Puspen Kemendagri
