WANBANTEN.ID Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi upaya pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pasalnya, berdasarkan data yang dikantonginya, angka inflasi di daerah tersebut relatif terkendali yaitu sebesar 2,46 persen. Angka ini di bawah rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 2,56 persen secara year on year pada Oktober 2023.
“Kemudian berkaitan dengan masalah inflasi, sebetulnya saya sudah sangat happy banget melihat penanganan inflasi di Kepri, karena rekan-rekan kepala daerah sangat aktif gubernur, wali kota, bupati,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah, di Ballroom Marriott Hotel Harbour Bay, Batam, Kepri, Jumat (24/11/2023).
Mendagri menjelaskan, inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, sehingga menjadi beban masyarakat. Karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar angkanya tak tertalu tinggi.
Dia menyebutkan angka inflasi 0-10 persen masuk dalam kategori ringan karena sendi ekonomi belum banyak terguncang lantaran kenaikan harga tidak signifikan. Namun, apabila berada di angka 10-30 persen, maka tergolong inflasi sedang karena sendi-sendi ekonomi mulai terjadi guncangan. “Sektor supply demand terganggu, distribusi mulai terhambat,” ujarnya.
Sedangkan apabila angkanya mencapai 30-100, maka tergolong inflasi berat dan bisa berpotensi terjadi krisis ekonomi, politik, hingga krisis keamanan. “Kalau di atas 100 persen itu sudah hiperinflasi, itu sudah artinya ekonomi sudah hancur-hancuran,” ujarnya.
Dia menjelaskan, angka inflasi nasional 2,56 persen menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Angka ini diyakini dapat menyenangkan konsumen karena kenaikan harganya tak terlalu terasa. Namun, kondisi ini juga sekaligus menyenangkan produsen karena harganya tak terlalu rendah.
“Karena kalau terlalu rendah sampai di bawah 1 persen konsumen senang tapi produsen yang petani cabai, petani beras, peternak ikan, petani jagung, ya mereka akan rugi, maka kita harus jaga keseimbangan, itu negara kita,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar tidak terlena dengan capaian inflasi yang relatif stabil. Dirinya meminta perangkat kerja di daerah tersebut agar rajin turun ke pasar, terutama ke daerah-daerah terpencil yang rawan tingginya biaya logistik karena ongkos transportasi. Pemerintah pusat, kata dia, terus berupaya menekan ongkos transportasi terutama transportasi udara agar tidak terlalu tinggi.
“Tolong mungkin diatensi di daerah terpencil tadi yang jauh, karena masalah akses transportasi, Anambas, Natuna, Lingga,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mendorong agar masyarakat Kepri digerakkan untuk menanam cabai. Hal ini lantaran masyarakat di daerah tersebut termasuk yang memiliki tingkat konsumsi cabai yang tinggi. Gerakan menanam cabai ini bisa dilakukan untuk menekan harga, terlebih kondisi tanah di Provinsi Kepri cukup mendukung. “Paling tidak untuk kebutuhan konsumsi mereka sendiri, yang tidak punya lahan ya polybag bisa,” jelasnya.
(tutik)
